JABARPASS – Warga Kabupaten Bandung kembali mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon. Kelangkaan ini menyebabkan harga gas subsidi tersebut melonjak di pasaran, menambah beban masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro dan rumah tangga.
Di beberapa kecamatan seperti Rancaekek, Ciparay, dan Majalaya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas di pangkalan resmi. Akibatnya, banyak yang terpaksa membeli di pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Biasanya beli Rp20 ribu, sekarang bisa sampai Rp35 ribu di warung. Itu pun harus antre lama atau kehabisan,” ujar Siti (40), seorang pedagang gorengan di Majalaya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Muhammad Akmal Arrafat, menegaskan bahwa persoalan distribusi dan pengawasan harus segera dievaluasi.
“Kami di Komisi B akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan Pertamina untuk mencari solusi. Jangan sampai masyarakat kecil terus dirugikan karena kelangkaan yang berulang setiap tahun,” ujarnya.
Akmal juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi, seperti penimbunan atau alokasi yang tidak tepat sasaran.
“Subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil, bukan untuk industri atau pihak yang tidak berhak. Pengawasan harus diperketat, termasuk sanksi bagi agen atau pengecer yang menjual di atas HET,” tambahnya.
Akmal berharap Komisi B DPRD Kabupaten Bandung dapat segera mengambil langkah nyata agar kelangkaan gas tidak berlarut-larut dan distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran.
